Berita kumpul - Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan ke warga bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengizinkan penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Jakarta. Apa tanggapan Ahok soal keluhan Anies ini?
Ahok yang kini juga sebagai calon Gubernur DKI untuk Pilkada 2017 itu menjelaskan alasan dia tidak mengizinkan KIP disebar di Jakarta. Menurutnya, penyebaran KIP di Jakarta dinilai sebagai tindakan mubazir, karena di Jakarta sudah ada Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Saya rasa sudah tepat untuk tidak double (ganda). KIP masih ada (bisa digunakan) di Jakarta, untuk yang tidak bisa mendapat KJP, misalnya warga Bekasi yang bersekolah di Jakarta," kata Ahok kepada detikcom, Minggu (30/10/2016).
Menurutnya, program yang langsung menyentuh masyarakat tersebut jangan hanya berpatokan pada penyerapan anggaran, namun harus tepat guna. "Setuju (tidak double). Jangan hanya kejar penyerapan anggaran, tetapi harus tepat guna," katanya.
Ahok juga mengatakan, bisa saja KIP disebar di Jakarta, beriringan dengan KJP. Namun dia menilai harus ada sisi keadilan. Sebab, KIP masih banyak dibutuhkan di beberapa daerah lain Indonesia.
"Bisa saja kalau mau. Tapi azaz keadilan tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan," katanya.
Sebelumnya, saat bertemu warga Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (29/10), Anies bercerita soal kenapa KIP yang merupakan program pemerintah pusat tidak disebar di Jakarta. Menurutnya, penyebaran KIP di Jakarta ditolak oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sayang sekali, Jakarta itu dulu waktu saya menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-red) ada Kartu Indonesia Pintar yang disebar ke seluruh Indonesia, tapi tidak di Jakarta. Ini ditolak. Ini karena ditolak gubernurnya. Itu lumayan Rp 750 ribu. Ini tidak boleh karena katanya sudah ada KJP," kata Anies.
"Kalau saya jadi gubernur, akan ada KJP dan KIP, jadi warga dapat double. Ada KIP dan dapat KJP. KJP-nya tidak dihilangkan, malah ditambah. Ini gubernurnya namanya Basuki Thahaja Purnama," tambah Anies.
Padahal, lanjut Anies, dirinya sudah mengirimkan surat khusus ke Ahok agar KIP bisa disebar di Jakarta. Namun, hal itu sia-sia.
"Coba kalau itu diizinkan. Saya sudah kirim surat khusus agar diizinkan dan dijawab langsung, tidak diizinkan karena sudah ada KJP," kata Anies.
"Kan lumayan itu SMA Rp 1 juta, SMP Rp 750 ribu, SD Rp 450 ribu. Ini bukan program saya, bukan program Pak Anies, tapi Pak Jokowi," tambahnya.
(S/D/C).
Ahok yang kini juga sebagai calon Gubernur DKI untuk Pilkada 2017 itu menjelaskan alasan dia tidak mengizinkan KIP disebar di Jakarta. Menurutnya, penyebaran KIP di Jakarta dinilai sebagai tindakan mubazir, karena di Jakarta sudah ada Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Saya rasa sudah tepat untuk tidak double (ganda). KIP masih ada (bisa digunakan) di Jakarta, untuk yang tidak bisa mendapat KJP, misalnya warga Bekasi yang bersekolah di Jakarta," kata Ahok kepada detikcom, Minggu (30/10/2016).
Menurutnya, program yang langsung menyentuh masyarakat tersebut jangan hanya berpatokan pada penyerapan anggaran, namun harus tepat guna. "Setuju (tidak double). Jangan hanya kejar penyerapan anggaran, tetapi harus tepat guna," katanya.
Ahok juga mengatakan, bisa saja KIP disebar di Jakarta, beriringan dengan KJP. Namun dia menilai harus ada sisi keadilan. Sebab, KIP masih banyak dibutuhkan di beberapa daerah lain Indonesia.
"Bisa saja kalau mau. Tapi azaz keadilan tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan," katanya.
Sebelumnya, saat bertemu warga Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (29/10), Anies bercerita soal kenapa KIP yang merupakan program pemerintah pusat tidak disebar di Jakarta. Menurutnya, penyebaran KIP di Jakarta ditolak oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sayang sekali, Jakarta itu dulu waktu saya menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-red) ada Kartu Indonesia Pintar yang disebar ke seluruh Indonesia, tapi tidak di Jakarta. Ini ditolak. Ini karena ditolak gubernurnya. Itu lumayan Rp 750 ribu. Ini tidak boleh karena katanya sudah ada KJP," kata Anies.
"Kalau saya jadi gubernur, akan ada KJP dan KIP, jadi warga dapat double. Ada KIP dan dapat KJP. KJP-nya tidak dihilangkan, malah ditambah. Ini gubernurnya namanya Basuki Thahaja Purnama," tambah Anies.
Padahal, lanjut Anies, dirinya sudah mengirimkan surat khusus ke Ahok agar KIP bisa disebar di Jakarta. Namun, hal itu sia-sia.
"Coba kalau itu diizinkan. Saya sudah kirim surat khusus agar diizinkan dan dijawab langsung, tidak diizinkan karena sudah ada KJP," kata Anies.
"Kan lumayan itu SMA Rp 1 juta, SMP Rp 750 ribu, SD Rp 450 ribu. Ini bukan program saya, bukan program Pak Anies, tapi Pak Jokowi," tambahnya.
(S/D/C).
Karena Alasan Inilah Ahok Tak mengizinkan Penyebaran KIP di Jakarta yang Dikeluhkan Oleh Anies
4/
5
Oleh
Unknown
